Skip to content

Pemeriksaan Pajak

Juni 4, 2011
pajak

Dasar hukum Pasal 29 (UU No.6/1984 yang diubah dengan UU No.9/1994 dan terakhir oleh UU No. 16/2000) Dirjen Pajak berwenang  memeriksa untuk :

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

Adapun contoh keadaan yang mendapat prioritas untuk diperiksa:

1.   SPT dengan lebih dibayar

2.   SPT terlambat/tidak lengkap (misal: laporan keuangan audited tidak dilampirkan/tidak disampaikan

3.   SPT rugi

4.   SPT termasuk krieria lainnya yang ditentukan Dirjen Pajak misalnya:

a.  SPT yang menunjukkan penurunan menyolok pajak terhutang

b.  SPT yang akan kadaluwarsa

c.  Hasil penilitian SPT yang kurang memuaskan / menimbulkan pertanyaan

d. Yang menyalahi norma penghitungan untuk pengusaha kecil

5.   WP melakukan Revaluasi Aktiva Tetap

6.   WP melakukan merger /konsolidasi/ pemekaran usaha

7.   Pemberian/ pencabutan NPWP

8.   Pemberian NPPKP dan pengukuhan/ pencabutan PKP

9.   Penentuan angsuran pajak untuk WP baru

10. WP mengajukan keberatan /banding

11. Pengumpulan bahan untuk menyusun Norma Penghitungan

12. Pencocokkan data/ alat keterangan

13. Penentuan lokasi WP

14. Penentuan satu/lebih tempat terhutang PPN/PPh 21

15. Joint Operatin/KSO

16. Lain-lain

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: